Perjuangan mengurus administrasi sebagai warga negara yang taat hukum dan peraturan dengan memiliki KTP dan KK sesuai domisili kembali berlanjut. Klik di sini untuk membaca bagian sebelumnya yaa...

Kedua: Lapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili baru

Saya angkat topi untuk usaha Disdukcapil Kota Depok dalam mempermudah proses administrasi warganya selama pandemi Covid-19 ini. Saat saya ulik situs mereka, di situ dicantumkan beragam kontak yang bisa dihubungi via Whatsapp dan dikategorisasi berdasarkan jenis pelayanan. Bahkan pindah-datang dan pindah-keluar saja kontaknya dipisah. Salut.

Sebelum saya menghubungi kontak pindah-datang, saya sudah menyiapkan scan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan berdasarkan hasil googling, seperti scan KTP, surat pindah-keluar domisili, dan akta nikah baik untuk saya dan suami. Ketika saya menghubungi kontak pindah-datang, untuk ukuran admin kontak satu kota, responnya terbilang cepat loh. Saya langsung diberikan list berkas yang perlu saya kirimkan softcopy-nya ke nomor tersebut. Setelah saya kirimkan semua, admin langsung memproses dan memberikan tanggal dan jam saya diharapkan bisa datang ke kantor Disdukcapil Kota Depok untuk proses lebih lanjut.

Sekitar 3-5 hari kerja kemudian, saya dan suami sudah berada di Disdukcapil Kota Depok. Akibat pandemi Covid-19, saat itu proses administrasi tidak berlangsung di dalam gedung. Jadi para pemohon menunggu di area plaza gedung, sedangkan para petugas FO berinteraksi dengan pemohon melalui loket ala kadarnya yang aslinya merupakan jendela. Di situ saya tidak sampai mengantri lama. Hanya menunggu dua nomor antrian, lalu diukur suhu badan dan didata, kemudian langsung menuju loket untuk mengambil berkas yang berupa pengantar ke kelurahan domisili baru kami. Selain itu, KTP milik saya dan suami pun digunting salah satu sudutnya untuk menandakan bahwa KTP tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Selesai. Hahaha... Lebih lama cari parkirannya.

Karena kami tidak menyangka selesainya lebih cepat, jadi kami langsung menuju ke kelurahan yang letaknya dekat dengan rumah kami. Nah di sini lagi-lagi kami dipertemukan dengan petugas-petugas yang menguji kesabaran. Apakah semua petugas kelurahan seperti itu? Hmm?

Ketiga: Membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru

Sesampainya di kantor kelurahan, kami harus celingak-celinguk dulu karena ruangan petugasnya kosong. Oh, ternyata lagi ngaso di parkiran.

Petugas FO membaca surat pengantar dari Disdukcapil tadi dan langsung memberikan tiga lembar formulir pada kami. Formulir pertama, ukurannya lebar, seukuran A3. Ini merupakan formulir data untuk membuat Kartu Keluarga baru. Formulir selanjutnya, ukuran A4 normal, merupakan formulir permohonan membuat KTP baru. Tiap lembarnya terdiri dari data diri pemohon dirangkap dua, sehingga yang satu bisa menjadi bukti pengambilan KTP baru nantinya.

Seluruh formulir tersebut harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah. Di sini bagian cukup seru sih, karena ada pihak yang menawarkan jasa untuk membantu kami menyelesaikan seluruh proses administrasi tersebut dengan tanda terima kasih sebesar tiga ratus ribu Rupiah. Ya tentu saja saya tolak. Kombinasi antara kesal, medit, dan tidak mau KKN. Lagipula sedari awal saya sudah mengerjakan secara murni, bagian susahnya sudah terlewati, kok tinggal selangkah lagi malah ketemu yang begini. Idealismenya tersulut, bund~

Anyway, akhirnya kami pantengin satu-satu tuh.. dari mulai nungguin Ketua RT pulang kantor sampe malem, dapet tanda tangan beliau. Lanjut mencari rumah Ketua RW yang ternyata dekat juga dari rumah tapi kami sempat nyasar. Setelah dapat tanda tangan beliau, langsung meluncur lagi ke kantor kelurahan, dan sempat kecewa karena petugas FO-nya pergi rapat di Balai Kota. Jadi kami pulang dong. Besoknya baru ke kelurahan lagi, sekadar nyerahin semua formulir dan KTP lama kami. Udah deh, tinggal menunggu kurang-lebih 10 hari kerja untuk KTP dan KK baru kami.

Keempat: Akhirnya!

Menurut Disdukcapil Kota Depok, setiap kantor kelurahan diwajibkan menyantumkan kontak yang dapat dihubungi terkait proses administrasi warga. Sayangnya, di kelurahan tempat saya mengadu nasib memang dicantumkan nomor, tapi tidak ada Whatsapp-nya dan kalau dihubungi jarang dijawab.

Sepuluh hari kerja selanjutnya, kami kembali lagi ke kelurahan tersebut untuk mengambil KTP dan KK yang dijanjikan. Menurut salah satu petugas FO, KTP dan KK atas nama kami sudah selesai dari beberapa hari lalu, namun sudah ada perwakilan RT yang mengambilnya dan belum menyerahkan ke Ketua RT kami. Ribet ya, bund~

Akhirnya kami hampiri alamat si ibu yang memegang KTP dan KK kami. Untungnya rumahnya sangat dekat dan sang ibu sudah berbaik hati mendaftarkan nama kami sebagai calon pemilih di Pilkada. Ada hikmahnya toh... KTP dan KK baru sudah di tangan, status sebagai pemilih Pilkada pun aman.

*

Pada akhirnya, memang kita masih hidup di negara nun jauh dari keinginan untuk maju, bersih, dan tersistemasi. Tapi saya percaya, nggak lama lagi semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Tiap putus asa, inget-inget aja bagaimana barbarnya dulu penumpang KRL dibandingkan dengan saat ini. Sabar ya, Indonesia. Sabar juga, masyarakatnya... Maju yuk, bisa yuk...*

*this sentence may or may not contain some sarcasm.

Merayakan satu tahun usia pernikahan, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menceritakan perjuangan kami membuat... Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kota Depok. Untuk menambah semarak, saya beri disclaimer di awal bahwa semua proses kami lakukan sendiri, tanpa KKN, apalagi sogok-menyogok. Bangga juga, walau perjalanannya bikin emosi, at least I walk the talk.

Karena saat kami sah sebagai suami-istri kasus Covid-19 mulai merebak di Indonesia, proses administrasi berjalan sangat tersendat. Namun saya terus mendesak suami untuk anterin saya mondar-mandir menyelesaikan proses administrasi supaya bisa ikut Pilkada Kota Depok. Sungguh warga negara panutan.

Pertama: Cabut berkas KTP domisili lama

Untuk berkas KTP Palembang saya semuanya lancar karena surat keterangan pindah sudah dibuat sejak saya akan menikah, jadi saya sudah dibekali dengan sepucuk surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Yang menjadi petualangan sesungguhnya adalah saat mencabut berkas dari KTP domisili sang suami, yaitu di Kelurahan SS. Mau nangis, pemirsaaaah... Kendala utamanya adalah pelayanan administrasi tiap harinya dibatasi dengan kuota, yang sejujurnya saya tidak tahu batasan kuotanya.

Jadi di suatu pagi di bulan April 2020, saya dan suami datang ke kelurahan dan menyatakan ingin mengurus berkas pindah keluar. Petugas lantas bertanya nomor antrian kami. Ya, jelas saja saya bilang bahwa saya belum punya nomor antrian dan balik bertanya di mana saya bisa mengambil nomor antrian. Kata petugasnya nomor antrian untuk hari itu sudah habis. Ternyata semua pemohon yang berada di ruang tunggu saat itu sudah memiliki nomor antrian dan tinggal menunggu untuk dipanggil. FYI, kurang-lebih ada 15 pemohon saat itu. Jadi saya cecar pertanyaan dan ternyata mereka tidak membuka nomor antrian lagi untuk hari itu. Wow. Takjub loh saya.

Usut punya usut, nomor antrian dibuka setiap pagi, yang artinya benar-benar pagi. Menurut petugas bahkan ada yang jam lima pagi sudah datang untuk mendapatkan nomor antrian. Jadi yang datang sekitar jam tujuh pagi kemungkinan sudah tidak akan dapat nomor antrian lagi. Ini peraturan macam gimana?? Lagi-lagi saya takjub.

Ya sudah, kami pulang, dan saya ngambek ke negara karena peraturan konyol yang entah dibuat oleh siapa. Dan karena ini adalah ranah pekerjaan saya, saya sempat bertanya ke petugas, kenapa tidak memanfaatkan sistem antrian online seperti di proses pembuatan paspor. Mereka hanya diam saja. Lantas kalau ternyata nomor antrian diperjualbelikan bagaimana? Mereka juga diam saja. Pada akhirnya saya hanya bisa membuat laporan saja untuk diserahkan ke kantor.

Setelah hari yang menakjubkan dan menyedihkan itu, saya dan suami kembali ke kelurahan pada Agustus 2020. Jeda hampir lima bulan dengan harapan pelayanan di new normal sudah lebih tertata.

Ternyata sama saja berantakannya.

Tapi kali ini kami sudah mengantisipasi dengan datang di pukul enam pagi. Kalau tidak salah ingat, saya dapat nomor antrian ke-11. Luar biasa membayangkan yang mendapatkan nomor antrian lima besar itu datengnya dari jam berapa, ya?

Lucunya, saat jam setengah tujuh pagi, saya lihat bahwa kolom pendaftaran pemohon untuk hari itu masih banyak baris yang kosong, namun saat ada pemohon yang baru datang, petugas mengatakan bahwa kuota sudah habis. Saya diam saja. Terlalu lelah (dan mengantuk) mau mengkritisi negeri.

Proses administrasi dengan FO sendiri berjalan singkat karena saya sudah menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan. Sayangnya jaringan di kantor kelurahan hari itu sedang down, sehingga kami tidak bisa menunggu berkas selesai dan harus kembali seusai makan siang. Oke, ga apa, yang penting kelar.

Pukul dua siang, saya dan suami kembali ke kantor kelurahan, mengambil berkas yang ternyata perlu diverifikasi oleh Kecamatan Jagakarsa. Bagian ini belum saya antisipasi. Saya tidak menyangka ternyata ada berkas lain. Namun menurut petugas FO verifikasi ini hanya sebentar dan bisa diselesaikan hari ini juga. Oke, sip, selesai dari Kelurahan SS meluncur ke Kecamatan Jagakarsa.

Ternyata benar, di Kecamatan Jagakarsa hanya menghabiskan waktu kurang-lebih 15 menit saja. Tapi lagi-lagi saya harus dihadapkan dengan petugas yang mungkin masih perlu diasah untuk menjadi seorang FO. Ya sudahlah, setidaknya pengantar untuk pindah-keluar milik suami sudah selesai. Sekarang tinggal mengurus pindah-datang ke Kota Depok.

Sedikit menekankan, pengalaman kurang sedap yang saya dapatkan selama mengurus proses administrasi di Kelurahan SS kebanyakan berasal dari petugas yang bukan FO, malah dari petugas kuning (atau jingga?) yang menjaga formulir pendaftaran. Semoga saja bisa dievaluasi oleh Lurah dan Camat terkait.

Karena ternyata tulisannya sudah mengular dan langkah selanjutnya pun masih panjang, jadi saya lanjutkan di post selanjutnya, ya..

"Sah?"