It's World Bipolar Day! Way to go, warriors!

Seperti yang pernah saya tuliskan sebelumnya, mencari psikolog/psikiater itu seperti mencari jodoh. Ada yang berkali-kali berganti dokter, namun ada pula yang langsung cocok. Di penghujung tahun 2019, saya mulai mencari-cari psikiater dengan modal browsing. Berhubung saya dulu kesulitan mendapatkan informasi estimasi biaya konsultasi dengan psikiater, jadi saya lampirkan juga di sini total biaya yang saya keluarkan per sekali kunjungan. Tidak bisa terlalu detil karena banyak yang saya sudah lupa dan struk pembayaran pun sudah menghilang. Selain itu, untuk menjaga privasi dan etika, saya tidak akan menyebutkan nama para dokter yaa..

1. RSUD Tarakan

Mendekati penghujung tahun 2019, saya mengunjungi psikiater pertama saya di RSUD Tarakan. Pertimbangan saya dalam memilih rumah sakit ini adalah: 1) Jadwalnya jelas dan update, 2) Posisinya dekat dengan kantor bangsu, jadi saya bisa nebeng kendaraan, serta 3) Karena ini kunjungan perdana saya ke psikiater, maka saya perlu cek ombak dulu perkara tarif konsultasinya dengan memilih RSUD.

Kunjungan perdana saya berjalan... membingungkan. Rumah sakitnya besar dan terdiri dari banyak lantai, dan saat itu ternyata sedang ramai-ramainya, sementara lift yang bisa dipakai hanya sedikit, sehingga saya harus beberapa kali mengalah karena antrian lift saya diserobot oleh orang lain. Perlu waktu hampir 20 menit bagi saya untuk menuju ke lantai poli kejiwaan.

Sampai di poli kejiwaan, saya menuju ke meja pendaftaran yang berisi mbak administrasi dan satpam yang sedang ngobrol santai dengan si mbak. Saya dicuekin. Setelah mengisi data diri dan keperluan administrasi lainnya, saya membayar biaya konsul, lalu menunggu untuk dipanggil. Saat itu tidak ada pasien lain, tapi menurut info sang psikiater sedang ada urusan manajerial. Setelah 15 menit menunggu dengan cemas, nama saya akhirnya dipanggil oleh perawat.... yang kemudian malah menginterogasi saya, sampai-sampai saya berpikir apakah Ibu ini psikiaternya? Apakah ini baju perawat atau baju terkini dokter? Sang perawat terus bertanya mengenai detil permasalahan saya, keluhan saya, bahkan sampai membawa-bawa agama dan kepercayaan. Dan, yes, you got it right, sampai berkata bahwa saya harus lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Err.. red light.

Gongnya adalah... tiba-tiba seorang dokter datang ke ruang perawat dan kaget melihat ada saya di sana. Ia kemudian meminta saya ke ruangannya... yang adalah ruang konsultasi sesungguhnya. Wow. Jadi dari tadi saya diminta meluapkan isi hati (dan kepala) pada seseorang yang bukanlah dokter dan malah menghakimi saya.

Ya sudahlah... Di ruang dokter, saya kemudian mengulang apa yang sudah saya ungkapkan sebelumnya ke perawat. Konsultasi dimulai dan dokternya ternyata sangat terbuka, pembawaannya bikin adem, tidak pernah menyela, menghakimi, atau mengecilkan saya. Saya mulai merasa senang karena mengira akan cocok dengan dokter ini. Menjelang akhir sesi, ia menanyakan kesediaan saya untuk memulai terapi di rumah sakit tersebut. Entah kenapa saya saat itu ingin saja bertanya, apakah ia yang akan menjadi terapis saya. Dan ternyata... bukan. Ia menjelaskan bahwa ia hanyalah residen dan minggu tersebut merupakan minggu terakhirnya di RSUD Tarakan, yang berarti saya tidak bisa berkonsultasi dengan dia lagi.

My heart breaks.

Beneran deh, kalo saat ngobrol sudah terasa cocok tapi ternyata tidak bisa terus berkonsultasi dengan sang dokter, itu rasanya kayak patah hati putus cinta loh. Semacam pengen drama pegang kerah jas dokternya dan ngomel, "Kalo gitu kenapa kamu ngasih harapan, dok???"

Akhirnya saya hanya ambil obat saja, urus segala macam pembayaran, dan sembari menunggu ojek online datang, saya kembali browsing rumah sakit dengan poli kejiwaan.

Total biaya konsultasi: 100-150 ribu, menerima BPJS dan asuransi lainnya.

2. RS Grha Permata Ibu

Di awal tahun 2020, saya ke RSGPI di Depok. Dokternya lagi-lagi perempuan. Entah kenapa saya lebih memilih psikiater/psikolog perempuan karena saya berasumsi mereka lebih bisa berempati kepada saya.

Pertemuan pertama, dokter menggali cukup dalam, dan karena saya juga sudah terbiasa untuk menjawab mengenai apa yang saya rasakan, jadi pertemuan tersebut tidak terlalu lama. Mungkin sekitar 20-25 menit saja. Oh dan dokternya juga bertanya kepada suami saya. Suami saya diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau menambahkan apa yang ia sendiri amati dan rasakan.

Secara umum, saya cukup cocok dengan psikiater di sini, apalagi lokasinya tidak jauh dari rumah kami. Kekurangannya hanyalah proses administrasinya cukup lambat. Untuk membayar biaya obat dan mengambil obat saja perlu waktu lama. Belum lagi ketika sudah lama menunggu ternyata obat yang diperlukan tidak ada sehingga saya harus cari sendiri di apotik luar. Tapi untuk kehandalan dokter, saya merasa cocok. Obat-obatan yang diberikan pun cocok dengan saya. Untuk teman-teman yang rumahnya di sekitar Depok dan tidak mau jauh-jauh ke Jakarta, bisa coba ke psikiater di RSGPI saja.

Total biaya konsultasi: 200-300 ribu, menerima BPJS dan asuransi lainnya.

3. Sanatorium Dharmawangsa

Surprise, surprise.. Ternyata masih harus mencari psikiater baru. Bukan karena psikiater di RSGPI tidak cocok dengan saya, tapi karena apoteknya kurang lengkap. Saya harus ke apotek lain yang lokasinya jauh sekali dari rumah.

Saya terinfokan rumah sakit ini dari pemilik salon yang saya datangi. Sang pemilik juga adalah penyintas gangguan kejiwaan dan cukup vokal menyuarakan kesehatan mental di akun Instagram-nya. Suatu ketika, saya coba memberanikan diri untuk mengomentari Instagram Story-nya. Tidak disangka, responnya baik dan membuahkan diskusi singkat. Beberapa bulan kemudian, saat saya sudah bingung harus ke rumah sakit mana lagi, saya pun bertanya ke owner salon ini dan dari dialah saya mendapatkan dua rekomendasi nama. Akhirnya saya hubungi Sanatorium Dharmawangsa, book appointment ke salah satu psikiater, dan konsul. Oh dan obatnya pun selalu lengkap. Mungkin karena ini memang rumah sakit kejiwaan, jadi stok obatnya selalu ada.

Hanya satu saja kekurangan (atau kelebihan ya?) dari rumah sakit ini, selama pandemi Covid-19, konsultasi dilakukan secara virtual. Jadi pasien dan dokter tetap datang ke rumah sakit, namun saat konsultasi dilakukan di ruangan berbeda menggunakan media webcam PC. Sebagai mbak-mbak yang sensitif, saya merasa esensi curhat dengan dokternya agak kurang nih... jadinya berasa telekonferensi urusan kerjaan.

Total biaya konsultasi: 350-650 ribu (ditambah biaya administrasi dan APD dokter).

*

Sekian kisah petualangan saya dalam mencari psikiater. Harapan saya sih tidak ada bagian kedua dari post ini, karena agak lelah juga bertualang dan mengulang rekam medis sedari awal.

Semoga teman-teman yang tadinya masih bingung jadi tercerahkan yaa.. Ke psikiater itu wajar kok ketimbang baca sana-sini dan malah mendiagnosa diri sendiri. Jangan takut jadi ketergantungan, karena dokter saya pun bilang bahwa lepas obat bukanlah hal yang mustahil. Perjalanan menemukan titik dosis yang tepat sampai akhirnya bisa menjadi stabil memang tidak mudah, bahkan jauh dari mudah. Tapi diingat-ingat lagi, untuk melangkah ke psikiater saja sudah awal yang sangat baik, jadi jangan menyerah! This will sound really clichè, tapi tetap semangat ya! Kita sama-sama bisa pulih.

Saya tergolong sebagai individu yang beruntung karena dapat menemukan psikolog yang cocok dengan saya, langsung di pertemuan pertama. Semesta seperti mengarahkan saya ke psikolog tersebut.

Berawal dari ketika saya googling mengenai psikolog di daerah Jakarta Selatan. Sebuah laman dari situs yang cukup besar muncul pada halaman pertama Google Search saya. Saya klik dan menemukan artikel wawancara dengan seorang psikolog yang bertugas di sebuah puskesmas. Puskesmas? Iya, puskesmas. Beranjak dari artikel tersebut, saya lanjut browsing mengenai berbagai fasilitas kesehatan yang memiliki psikolog. Saya baru tahu bahwa psikolog tidak hanya identik dengan rumah sakit atau klinik kejiwaan saja. Selama ini saya berasumsi bahwa puskesmas memiliki keterbatasan layanan kesehatan, sehingga tidak pernah menjadikannya sebagai opsi pertama untuk keluhan-keluhan sepele saya. Lumayan, pikiran saya jadi terbuka sekarang.

Anyway, saya akhirnya mendatangi puskesmas dalam artikel tersebut. Sayangnya, ternyata klien tidak bisa langsung datang, daftar, dan mendapatkan layanan konsultasi, namun harus terlebih dahulu membuat janji pertemuan dengan sang psikolog via nomor Whatsapp. Ya sudah, karena sudah terlanjur berada di puskesmas, saya chat sang psikolog menanyakan jadwalnya hari itu. Saya tidak berharap banyak, dan benar saja, untuk hari itu memang sudah penuh. Sang psikolog kemudian memberikan list jadwalnya dan kami pun sepakat akan satu tanggal.

By the way, karena sudah merasa sangat jenuh, siang itu juga sepulang saya dari puskesmas, saya membuat janji temu dengan seorang psikolog di sebuah rumah sakit swasta di daerah Salemba. Rekam medis saya memang sudah lengkap di sana, makanya saya memutuskan untuk menjadikan rumah sakit tersebut sebagai opsi kedua. Sayangnya (atau malah beruntungnya?), saat sore hari saya hendak berangkat ke rumah sakit tersebut, hujan turun dengan derasnya. Saya mager dong... Ya sudahlah, tidak jadi lagi berangkat, menanti pertemuan dengan sang psikolog puskesmas saja.

And oh how surprised I am.

Sesi saya tiba. Saya datang 30 menit sebelum jadwal temu saya. Iya, sebegitu deg-degannya saya. Tidak ingin terlambat, tidak ingin menambah kesan buruk, tidak ingin ada sesuatu yang terjadi saat proses pendaftaran hingga mengambil waktu konsultasi saya. Overthinking.

Saya dipanggil masuk ke ruangan kecil ukuran kurang-lebih 2.5 x 2.5 meter. Hanya ada satu set meja dan kursi kerja, dua buah kursi santai yang dipisahkan oleh sebuah meja kopi kecil dengan sekotak tisu kering dan beberapa gelas air mineral (yang saya secara skeptis dan angkuh langsung bersikukuh tidak akan menggunakannya), bersisian dengan sebuah jendela sehingga penghuni ruangan ini bisa melihat dengan jelas kondisi cuaca di luar sana. Tidak ada hal-hal khusus yang bisa mengidentifikasikan ruangan tersebut sebagai ruang kerja seorang psikolog, tempat jutaan rahasia, pengakuan dosa, sumpah serapah, dan air mata tertumpah.

Psikolog saya ramah. Hanya itu kalimat yang bisa saya berikan. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus bergerak dan bekerja dalam diam, terutama ketika ia memberikan sebuah formulir yang harus saya isi untuk melihat kondisi saya secara umum dan ia tahu bahwa saya sudah paham akan maksud formulir tersebut. Ia tidak bersifat menggurui, tapi sangat informatif. Tidak mencibir atau mengolok pertanyaan remeh saya, tetapi mencerahkan dan mengajak saya untuk terus menggali berbagai pertanyaan agar tidak ada yang mengganjal. Jika ada pertanyaan saya yang tidak terjawab olehnya, ia akan menambah referensinya, bertanya ke rekan atau seniornya, dan meminta tolong saya untuk mengingatkan akan pertanyaan tersebut di pertemuan selanjutnya. I feel like I've found a friend, but I know that this is just a mere feeling. Karena semuanya sebatas profesionalitas. Tapi itu sudah cukup.

Sesi saya selesai. Sesuai ajaran dari orang tua saya dahulu, kalau saya membuat sampah, harus dibersihkan. Jadi saya bereskan wadah bekas air mineral dan berkepal-kepal tisu di atas meja kopi. Setelah itu kami membuat jadwal temu untuk sesi selanjutnya.

Tidak terhitung berapa kali total sesi saya dengan sang psikolog. Yang pasti, ia sudah melihat beragam sisi saya. Mulai dari sesi bertukar tawa seperti pertemuan dengan teman lama di sebuah kafe, hingga sesi penuh air mata hingga ia harus memberikan saya sebuah coklat dan sebuah pelukan saat saya akan pulang. It is a hell of a rollercoaster ride.

Apa yang saya rasakan seusai konsultasi? Lega. Sangat lega. Do take this with a grain of salt. Permasalahan kita tidak akan diselesaikan oleh sang psikolog. Kita pun tidak magically menjadi sangat cerdas dan bijak sehingga langsung bisa menyelesaikan permasalahan yang carut-marut itu. Tapi dunia nampak lebih baik dari sebelumnya. Terutama hidup. Hidup saya rasanya lebih baik karena ada orang, yang secara profesional, mendengarkan keluh-kesah kita tanpa memaksakan nasehat sok tahunya, malahan menawarkan berbagai cara legal untuk menenangkan pikiran dan menghadapi konflik-konflik yang akan menyerang.

Andai psikolog bagaikan benda yang bisa dibeli, saya mau beli banyak untuk stok di rumah, terutama karena saat ini saya sudah tidak berhubungan lagi dengan psikolog ini karena domisili saya sekarang sangat jauh dari puskesmas tempat ia bekerja.

Untuk teman-teman pembaca yang saat ini masih meragu, tolong saya, tidak perlu sungkan untuk menghubungi psikolog terdekat. Saya tidak bisa menjanjikan kalian dapat langsung cocok dengan psikolog pertama yang kalian temui, tapi saya percaya, kalian bisa merasa lega, plong, dan ringan lagi. Beban kalian itu, jangan dibawa sendiri ya... Temuilah psikolog.

Perjuangan mengurus administrasi sebagai warga negara yang taat hukum dan peraturan dengan memiliki KTP dan KK sesuai domisili kembali berlanjut. Klik di sini untuk membaca bagian sebelumnya yaa...

Kedua: Lapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili baru

Saya angkat topi untuk usaha Disdukcapil Kota Depok dalam mempermudah proses administrasi warganya selama pandemi Covid-19 ini. Saat saya ulik situs mereka, di situ dicantumkan beragam kontak yang bisa dihubungi via Whatsapp dan dikategorisasi berdasarkan jenis pelayanan. Bahkan pindah-datang dan pindah-keluar saja kontaknya dipisah. Salut.

Sebelum saya menghubungi kontak pindah-datang, saya sudah menyiapkan scan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan berdasarkan hasil googling, seperti scan KTP, surat pindah-keluar domisili, dan akta nikah baik untuk saya dan suami. Ketika saya menghubungi kontak pindah-datang, untuk ukuran admin kontak satu kota, responnya terbilang cepat loh. Saya langsung diberikan list berkas yang perlu saya kirimkan softcopy-nya ke nomor tersebut. Setelah saya kirimkan semua, admin langsung memproses dan memberikan tanggal dan jam saya diharapkan bisa datang ke kantor Disdukcapil Kota Depok untuk proses lebih lanjut.

Sekitar 3-5 hari kerja kemudian, saya dan suami sudah berada di Disdukcapil Kota Depok. Akibat pandemi Covid-19, saat itu proses administrasi tidak berlangsung di dalam gedung. Jadi para pemohon menunggu di area plaza gedung, sedangkan para petugas FO berinteraksi dengan pemohon melalui loket ala kadarnya yang aslinya merupakan jendela. Di situ saya tidak sampai mengantri lama. Hanya menunggu dua nomor antrian, lalu diukur suhu badan dan didata, kemudian langsung menuju loket untuk mengambil berkas yang berupa pengantar ke kelurahan domisili baru kami. Selain itu, KTP milik saya dan suami pun digunting salah satu sudutnya untuk menandakan bahwa KTP tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Selesai. Hahaha... Lebih lama cari parkirannya.

Karena kami tidak menyangka selesainya lebih cepat, jadi kami langsung menuju ke kelurahan yang letaknya dekat dengan rumah kami. Nah di sini lagi-lagi kami dipertemukan dengan petugas-petugas yang menguji kesabaran. Apakah semua petugas kelurahan seperti itu? Hmm?

Ketiga: Membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru

Sesampainya di kantor kelurahan, kami harus celingak-celinguk dulu karena ruangan petugasnya kosong. Oh, ternyata lagi ngaso di parkiran.

Petugas FO membaca surat pengantar dari Disdukcapil tadi dan langsung memberikan tiga lembar formulir pada kami. Formulir pertama, ukurannya lebar, seukuran A3. Ini merupakan formulir data untuk membuat Kartu Keluarga baru. Formulir selanjutnya, ukuran A4 normal, merupakan formulir permohonan membuat KTP baru. Tiap lembarnya terdiri dari data diri pemohon dirangkap dua, sehingga yang satu bisa menjadi bukti pengambilan KTP baru nantinya.

Seluruh formulir tersebut harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah. Di sini bagian cukup seru sih, karena ada pihak yang menawarkan jasa untuk membantu kami menyelesaikan seluruh proses administrasi tersebut dengan tanda terima kasih sebesar tiga ratus ribu Rupiah. Ya tentu saja saya tolak. Kombinasi antara kesal, medit, dan tidak mau KKN. Lagipula sedari awal saya sudah mengerjakan secara murni, bagian susahnya sudah terlewati, kok tinggal selangkah lagi malah ketemu yang begini. Idealismenya tersulut, bund~

Anyway, akhirnya kami pantengin satu-satu tuh.. dari mulai nungguin Ketua RT pulang kantor sampe malem, dapet tanda tangan beliau. Lanjut mencari rumah Ketua RW yang ternyata dekat juga dari rumah tapi kami sempat nyasar. Setelah dapat tanda tangan beliau, langsung meluncur lagi ke kantor kelurahan, dan sempat kecewa karena petugas FO-nya pergi rapat di Balai Kota. Jadi kami pulang dong. Besoknya baru ke kelurahan lagi, sekadar nyerahin semua formulir dan KTP lama kami. Udah deh, tinggal menunggu kurang-lebih 10 hari kerja untuk KTP dan KK baru kami.

Keempat: Akhirnya!

Menurut Disdukcapil Kota Depok, setiap kantor kelurahan diwajibkan menyantumkan kontak yang dapat dihubungi terkait proses administrasi warga. Sayangnya, di kelurahan tempat saya mengadu nasib memang dicantumkan nomor, tapi tidak ada Whatsapp-nya dan kalau dihubungi jarang dijawab.

Sepuluh hari kerja selanjutnya, kami kembali lagi ke kelurahan tersebut untuk mengambil KTP dan KK yang dijanjikan. Menurut salah satu petugas FO, KTP dan KK atas nama kami sudah selesai dari beberapa hari lalu, namun sudah ada perwakilan RT yang mengambilnya dan belum menyerahkan ke Ketua RT kami. Ribet ya, bund~

Akhirnya kami hampiri alamat si ibu yang memegang KTP dan KK kami. Untungnya rumahnya sangat dekat dan sang ibu sudah berbaik hati mendaftarkan nama kami sebagai calon pemilih di Pilkada. Ada hikmahnya toh... KTP dan KK baru sudah di tangan, status sebagai pemilih Pilkada pun aman.

*

Pada akhirnya, memang kita masih hidup di negara nun jauh dari keinginan untuk maju, bersih, dan tersistemasi. Tapi saya percaya, nggak lama lagi semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Tiap putus asa, inget-inget aja bagaimana barbarnya dulu penumpang KRL dibandingkan dengan saat ini. Sabar ya, Indonesia. Sabar juga, masyarakatnya... Maju yuk, bisa yuk...*

*this sentence may or may not contain some sarcasm.

Merayakan satu tahun usia pernikahan, saya rasa ini waktu yang tepat untuk menceritakan perjuangan kami membuat... Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kota Depok. Untuk menambah semarak, saya beri disclaimer di awal bahwa semua proses kami lakukan sendiri, tanpa KKN, apalagi sogok-menyogok. Bangga juga, walau perjalanannya bikin emosi, at least I walk the talk.

Karena saat kami sah sebagai suami-istri kasus Covid-19 mulai merebak di Indonesia, proses administrasi berjalan sangat tersendat. Namun saya terus mendesak suami untuk anterin saya mondar-mandir menyelesaikan proses administrasi supaya bisa ikut Pilkada Kota Depok. Sungguh warga negara panutan.

Pertama: Cabut berkas KTP domisili lama

Untuk berkas KTP Palembang saya semuanya lancar karena surat keterangan pindah sudah dibuat sejak saya akan menikah, jadi saya sudah dibekali dengan sepucuk surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Yang menjadi petualangan sesungguhnya adalah saat mencabut berkas dari KTP domisili sang suami, yaitu di Kelurahan SS. Mau nangis, pemirsaaaah... Kendala utamanya adalah pelayanan administrasi tiap harinya dibatasi dengan kuota, yang sejujurnya saya tidak tahu batasan kuotanya.

Jadi di suatu pagi di bulan April 2020, saya dan suami datang ke kelurahan dan menyatakan ingin mengurus berkas pindah keluar. Petugas lantas bertanya nomor antrian kami. Ya, jelas saja saya bilang bahwa saya belum punya nomor antrian dan balik bertanya di mana saya bisa mengambil nomor antrian. Kata petugasnya nomor antrian untuk hari itu sudah habis. Ternyata semua pemohon yang berada di ruang tunggu saat itu sudah memiliki nomor antrian dan tinggal menunggu untuk dipanggil. FYI, kurang-lebih ada 15 pemohon saat itu. Jadi saya cecar pertanyaan dan ternyata mereka tidak membuka nomor antrian lagi untuk hari itu. Wow. Takjub loh saya.

Usut punya usut, nomor antrian dibuka setiap pagi, yang artinya benar-benar pagi. Menurut petugas bahkan ada yang jam lima pagi sudah datang untuk mendapatkan nomor antrian. Jadi yang datang sekitar jam tujuh pagi kemungkinan sudah tidak akan dapat nomor antrian lagi. Ini peraturan macam gimana?? Lagi-lagi saya takjub.

Ya sudah, kami pulang, dan saya ngambek ke negara karena peraturan konyol yang entah dibuat oleh siapa. Dan karena ini adalah ranah pekerjaan saya, saya sempat bertanya ke petugas, kenapa tidak memanfaatkan sistem antrian online seperti di proses pembuatan paspor. Mereka hanya diam saja. Lantas kalau ternyata nomor antrian diperjualbelikan bagaimana? Mereka juga diam saja. Pada akhirnya saya hanya bisa membuat laporan saja untuk diserahkan ke kantor.

Setelah hari yang menakjubkan dan menyedihkan itu, saya dan suami kembali ke kelurahan pada Agustus 2020. Jeda hampir lima bulan dengan harapan pelayanan di new normal sudah lebih tertata.

Ternyata sama saja berantakannya.

Tapi kali ini kami sudah mengantisipasi dengan datang di pukul enam pagi. Kalau tidak salah ingat, saya dapat nomor antrian ke-11. Luar biasa membayangkan yang mendapatkan nomor antrian lima besar itu datengnya dari jam berapa, ya?

Lucunya, saat jam setengah tujuh pagi, saya lihat bahwa kolom pendaftaran pemohon untuk hari itu masih banyak baris yang kosong, namun saat ada pemohon yang baru datang, petugas mengatakan bahwa kuota sudah habis. Saya diam saja. Terlalu lelah (dan mengantuk) mau mengkritisi negeri.

Proses administrasi dengan FO sendiri berjalan singkat karena saya sudah menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan. Sayangnya jaringan di kantor kelurahan hari itu sedang down, sehingga kami tidak bisa menunggu berkas selesai dan harus kembali seusai makan siang. Oke, ga apa, yang penting kelar.

Pukul dua siang, saya dan suami kembali ke kantor kelurahan, mengambil berkas yang ternyata perlu diverifikasi oleh Kecamatan Jagakarsa. Bagian ini belum saya antisipasi. Saya tidak menyangka ternyata ada berkas lain. Namun menurut petugas FO verifikasi ini hanya sebentar dan bisa diselesaikan hari ini juga. Oke, sip, selesai dari Kelurahan SS meluncur ke Kecamatan Jagakarsa.

Ternyata benar, di Kecamatan Jagakarsa hanya menghabiskan waktu kurang-lebih 15 menit saja. Tapi lagi-lagi saya harus dihadapkan dengan petugas yang mungkin masih perlu diasah untuk menjadi seorang FO. Ya sudahlah, setidaknya pengantar untuk pindah-keluar milik suami sudah selesai. Sekarang tinggal mengurus pindah-datang ke Kota Depok.

Sedikit menekankan, pengalaman kurang sedap yang saya dapatkan selama mengurus proses administrasi di Kelurahan SS kebanyakan berasal dari petugas yang bukan FO, malah dari petugas kuning (atau jingga?) yang menjaga formulir pendaftaran. Semoga saja bisa dievaluasi oleh Lurah dan Camat terkait.

Karena ternyata tulisannya sudah mengular dan langkah selanjutnya pun masih panjang, jadi saya lanjutkan di post selanjutnya, ya..

"Sah?"